01 November 2008

[ac-i] Re:Tolak UU Pornografi, PDI Perjuangan Akan Ajukan Judicial Review

Bung ITEM yth.,
seruan yang saya dukung ini saya upayakan agar diterima oleh bbrp
beliau ybs.
 
Salam, Bismo DG
 
----- Original Message -----
From: Item
Sent: Friday, October 31, 2008 3:12 AM
Subject: Re: [mediacare] Tolak UU Pornografi, PDI Perjuangan Akan Ajukan Judicial Review

Semoga bukan cuma rencana, tapi segera ambil tindakan. Lebih cepat lebih baik. Publik akan melihat apakah PDIP benar2 memperjuangkan aspirasi rakyat "penolak" RUU Pornografi atau hanya cari suara menjelang Pemilu.

Ayo moncong putih, tunjukkan moncongmu, semoncong2nya! Keluarkan juga pemimpin2 muda kalian. Pramono Anung, Budiman Sudjatmiko, Eva Sundari, Dhea Prakasa Yudha, Trimedya, ayo mana karyamu???

Item

2008/10/31 Bambang Ketangsang <bketangsang@yahoo.co.uk>

Tolak UU Pornografi, PDI Perjuangan Akan Ajukan Judicial Review

Buat halaman ini dlm format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini ke teman via E-mail
Friday, 31 October 2008
Infokom-Media PDI Perjuangan – Fraksi Partai Demokrasi indoensia Perjuangan (Fraksi PDI Perjuangan ) tetap konsisten dengan keputusannya untuk menolak Rancangan Undang-undang Pornogarfi yang disahkan DPR RI hari ini (30/10). Dan pada pengesahan RUU Pornografi Fraksi PDI Perjuangan menegaskan tidak ikut bertanggungjawab terhadap ekses dari pengesahan UU tersebut dan walk-out dari Rapat Paripurna.
Penegasan PDI Perjuangan, seperti yang disampaikan Ketua F-PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, secara prinsipil PDI Perjuangan setuju bahwa nasib Bangsa dan anak-anak harus dilindungi dari masalah-masalah pornografi, tapi secara prosedural, substansi dan isi UU tersebut tidak clear dan tumpang tindih dengan UU lain, serta multitafsir.

"Bukan masalah Pornografinya tapi isinya, pasalnya, ayat-perayatnya yang tidak clear bahkan tumpang tindih dengan UU lain, yaitu KUHP, dan UU Perlindungan Anak. Secara prosedural dan substansial juga ada beberapa poin yang fraksi kami tidak setuju. Ada beberapa pasal yang kami anggap tidak tidak sesuai. Oleh karenanya, fraksi kami tidak ikut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan," tegasnya saat menyampaikan pandangan F-PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI hari itu.

Sementara itu, Anggota Panja RUU Pornografi dari F-PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan poin-poin yang tidak sesuai tersebut, seperti dalam yang juga menjelaskan kepada SH bahwa dalam Pasal 1 RUU Pornografi masih menyelundupkan elemen pornoaksi seperti gerak tubuh dan pertunjukan (bukan elemen pornografi, red) dalam definisi pornografi.

Selain itu, Pasal 10 yaitu pertunjukan umum, serta Pasal 21-23 yang memberi kewenangan terhadap peran serta masyarakat yang justru akan berpotensi melindungi kelompok yang berbuat sewenang-wenang dengan dalih memberantas kemaksiatan.

"Nah, ini kelompok anarkis. Karena mereka tidak punya ukuran tertentu dan menginterpretasikan hukum sesuka-sukanya. Jadinya, ini terlihat kontra-produktif dan tidak menguatkan kredibilitas Indonesia sebagai negara hukum," kata Eva, di sela-sela sidang paripurna DPR.

Sementara itu, NGA Dewi Djakse yang juga merupakan anggota Panja RUU Pornografi menjelaskan bahwa UU Pornografi tidak mengakomodir kaidah-kaidah universalitas yang harusnya diakomodir serta pendekatan yang membingungkan dalam penerapan UU tersebut. Dalam hal pemidanaan, ujarnya, belum jelas apakah hakim penuntut akan menggunakan pendekatan KUHP atau UU Pornografi. "Karena itu, F-PDI Perjuangan tetap menolak UU Pornografi dengan tanpa catatan," tegasnya.

Berencana Ajukan Judicial Review
Setelah RUU Pornografi disahkan oleh DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan berencana untuk mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas disahkannya Rancangan Undang-undang Pornografi menjadi Undang-undang. "Pasti, kami akan mengajukan judicial review," jelas Tjahjo.

Dikatakan Tjahjo, rencana itu dilakukan terkait penolakan berbagai daerah seperti, Bali, Sulawesi Utara, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Kami sudah mempunyai materi dan alasan-alasan kenapa kami mengajukan itu," ujarnya.

Dia kembali menegaskan bahwa pada dasarnya PDI Perjuangan menyetujui adanya RUU ini, namun F-PDI Perjuangan tidak setuju dengan beberapa poin krusial terkait substansi dan prosedur pengesahan RUU Pornografi ini. [sfn/kin]

Lihat Arsip




No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.175 / Virus Database: 270.8.5/1759 - Release Date: 31.10.2008 16:10
__._,_.___

blog: http://artculture-indonesia.blogspot.com

-----------------------
Art & Culture Indonesia (ACI) peduli pada pengembangan seni budaya Nusantara warisan nenek moyang kita. Warna-warni dan keragaman seni budaya Indonesia adalah anugerah terindah yang kita miliki. Upaya menyeragamkan dan memonopoli kiprah seni budaya Indonesia dalam satu pemahaman harus kita tentang mati-matian hingga titik darah penghabisan.




Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Sphere: Related Content

Tidak ada komentar: