24 November 2008

[ac-i] jurnal toddopuli: kongres reims partai sosialis perancis

JURNAL TODDOPULI:
 
 
KONGRES REIMS PARTAI SOSIALIS PERANCIS
- Tanda Dari Krisis Konsepsional?
 
 
 
Partai Sosialis Perancis [PSP], sebelum Perang Dunia II seperti halnya dengan semua partai kiri sejens, tadinya bernama Partai Sosial Demokrat Perancis, Waktu itu belum ada Partai Komunis Perancis [PKP] . Setelah kongres PSDP di Marseille yang membicarakan sikap terhadaap gerakan kemerdekaan nasional,  Kongres terbelah dua: yang  menyokong gerakan pembebasan nasional dan yang tidak menyokongnya. Yang menyokong,kemudian menjadi PKP, sedangkan yang tidak menyokong menjadi PSP. Organ resmi PSDP pada waktu itu yang dipimpin oleh Jean Jaures bernaa L'Humanité dan sekaang menjadi organ PKP.
 
 
Setelah PD II, PSP dan PKP merupakan partai-partai berpengaruh di Perancis, terutama karena jasa jaa mereka dalam melawan pendudukan Nazi Herman. Hanya kemudian PKP makin melemah, terutama setelah runtuhnya Tembok Berlin. Sedangkan PSP tetap merupakan salah satu partai terbesar,berpengaruh dan terpenting dari golongan kiri, seimbang dengan partai terbesar kanan seperti RPR sekarang menjelma menjadi UMP dan menjadi partai berkuasa. UMP atau PSP serta partai-partai kiri lainnya silih berganti berkuasa. Partao-partai kiri dan kanan menguasai pemerintahansecara silih berganti karena memang kekuatan antara  "kiri" dan kanan boleh dikatakan 50:50 persen. Apabila partai-partai ini terpecah-belah, maka mereka akan mengalami kekalahan dalam pemilu,  Di faktor lain, berkuasa tidaknya partai kiri dan kanan, juga ditentukan oleh pilihan politik dan akibat pilihan politik mereka. Rakyat Perancis menghukum partai-partai ini melalui pemilu dan unjuk rasa. Menurut angka Majalah "Science Sociale",Paris,  jika dipukul rata , maka di Perancis terjadi unjuk rasa saban hari. Kontrol masyarakat yang terorganisasi terhadap janji pemilu sangat ketat.  Sampai-sampai Harian Katolik yang berusia sudaha  lebih dari 100 tahun,  La Croix,  mengatakan bahwa  di negeri ini terdapat tiga kekuatan utama  yaitu pemerintah, pengusaha dan rakyat yang teroganisasi yang disebut dengan istilah partner sosial. Organisasi para majikan,sebagai organisasi dari para pengusaha dan majikan,  yang sekarang,  juga sudah menyadari akan hal ini, sehingga dengan tujuan agar masyarakat terkelola baik, ketua organisasi para majikan/pengusaha yang sekarang sangat mempertimbangkan unsur patner sosial ini. Tanpa menyertakan patner sosial dalam masalah pengambilan keputusan di berbagai bidang, maka  tidak akan ada ketenangan dalam masyaraka. Produksi bisa mandeg dan negeri akan mengalami kerugian sangat besar di berbagai bidang. Bisakah dibayangkan bahwa pernah bahwa Paris pernah dikepung dan lumpuh karena kepungan para petani yang unjuk rasa, pernah macet karena mogok para sopir kendaraan berat yng memblokade tol-tol di sekitar Paris, sehingga tentara harus turun tangan untuk membuka blokade tersebut? Contoh ini kukemukakan untuk memperlihatkan pengaruh dan peran kontrol masyarakat yang terorganisasi terhadap penyelenggara negara dan partai-partai politik. Dan benarkah kontrol masyarakat begini merupakan suatu tingkat demokrasi yang telah dicapai dan dikhayati? Tingkat kesadaran  politik akan hak dan wajib, sebagai hasil dari suatu proses panjang semenjak anak-anak masuk sekolah? Kalau penglihatan saya benar, maka masalah kesadaran politik, berjalan sehat tidaknya demokrasi, kontrol sosial, erat kaitannya dengan masalah pendidikan. Warganegara tidak menjadi alat jinak [docile tool] menyelenggara negara, tetapi adalah warganegara yang berpikir. Karena itu hak mengungkapkanan diri disadari sebagai hak warga negara yang tidak bisa diusik-usik. 
 
 
Barangkali keadaan ini pula yang menyebabkan bahwa  baik pada partai kiri atau pun kanan, tanpa kecuali,  selalu terdapat kelompok-kelompok pendapat. Di PSP misalnya, sebagai satu partai terdapat tujuh kelompok pendapat dan grup atau aliran yang disebut sebagai "tujuh gajah".  Dalam Kongres Epinay, di bawah François Mitterrand, "tujuh gajah" berhasil disatukan dan kemudian pada buan Mei 1981, PSP bersama-sama partai-martai kiri lainnya berhasil memenangani pemeilihan umum presidensial dan parlemen..Tapi dalam kongres Rennes, "tujuh gajah" ini tidak berhasil mendapatkan kesepakatan sehingga Kongres berakhir tanpa menghasilkan sebuah resolusi apa pun. Kemudian Lionel Jospin datang menyatukan mereka dan berhasil memenangi pemilihan umum untuk Parlemen sehingga Lionel Jospin ditunjuk oleh Presiden Jacques Chirac menjadi Perdana Meenteri. Pemerintah kohabitasi pun lahir. Kohabitasi antara partai-partai kiri dan kanan. Presiden berada di tangan partai-partai kanan, sedangkan pemerintahan dipegang oleh partai-artai kiri, dengan PSP sebagai partai intinya. Kohabitasi terjadi karena baik partai kiri atau pun kanan pada waktu itu berpegang kokoh pada ketentuan-ketentuanKonstitusi dan tidak ada yang mengusulkan perobahannya. Di negeri ini, agaknya apa yang disebut hukum ,disadari benar arti pentingnya dan menjadi pegangan semua warga negara. Apabila orang Perancis mengatakan :"Cest la loi",  itu sudah merupakan ketentuan hukum, maksudnya aturan hukum itu berlaku pada siapa pun dan semua orang wajib mematuhinya,  Atas dasar hukum inilah semua orang hidup dan menggugat siapa pun yang melanggarnya, tanpa peduli apa pun kedudukan mereka. Presiden pun digugat walau pun selama menjadi presiden, ia tidak bisa dijadikan saksi atau dibawa ke depan pengadilan. Ia dibawa ke depan setelah ia tidak menjadi presiden lagi, seperti yang terjadi pada Jacques Chirac. Sedangkan untuk tingkat Perdana Menteri, kekebalan hukum yang dimiliki oleh Presiden tidak dipunyainya. Apalagi para menteri. Tidak sedikit para menteri yang karena terbukti salah,  oleh pengadilan langsung dikirim ke penjara. Ada juga yang langsung berhenti sebagai menteri. Sedangkan alat negara seperti polisi dan tentara yang mencederakan para pengunjuk rasa, lebih-lebih yang mengakibatkan kematia, pasti akan segera diusut dan dijatuhi hukuman.
 
 
Sejak pemilihan umum presidensial 2002, PSP dan partai-partai kiri tidak berhasil keluar sebagai pêmenang oleh perpecahan dalam tubuh partai-partai itu, terutama PSP. Perpecahan ini dalam Kongres Reims beberapa hari lalu makin menjadi-jadi saat Kongres memilih sekreataris jenderal baru menggantikan François Hollande, senkjen yang lama. Yang bersaing untuk kedudukan ini pada pemilihan ronde kedua, adalah Segolène Royal, mantan calon  Presiden PSP dalam pemilu 2005, Martine Aubry, walikota Lille. Kedua-duanya mantan menteri pada kabinet Lionel Jospin. Pemilihan dimenangkan oleh Matine Aubry dengan kelebihan 42 suara atau 0,04 persen. Kemenangan yang oleh kelompok Segolène Royal dituduh sebagai hasil "kecurangan". Grup Royal meminta kepada Pimpinan Pusat PSP untuk melakukan pemilihan ulang serta bersiap-siap untuk mengajukan kelompok pemenang ke pengadilan negeri. Terhadap ide ini, keua grup PSP di Parlemmen,Jean-Marc Ayrraut,  menegaskan ketidaksepakatannya. "Masalah Partai tidak seharusnya diselesaikan melalui pengadilan, melainkan di dalam Partia. Untuk itu François Holland sebagai sekjen perlu memandbila langkah darurat agar PSP lepas dari kesedihan besar [grande tristesse] ini".
 
 
Pemilihan sekjen PSP ini menarik perhatian masyarakat dan semua partai politik karena pengaruhnya akan berdampak nasional secara politik. Kongres Reims PSP yang baru berakhir Sabtu lalu  juga sangat mendapat perhatian dari pemerintah dan UMP sebagai partai berkuasa, karena seperti dikatakan oleh Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy: "Jangan sampai ada terjai oposisi yang terorganisasi. Jika tidak ada oposisi terorganisasi maka pemerintah akan lancar menjalankan program reformasinya". Untuk memecah PSP maka begitu ia menjabat presiden, Sarkozy menarik beberapa tokoh penting PSP seperti Jack Lang, Jean Strauss-Kahn , Bernard Kouchner dengan memberikan mereka pos-pos penting.
 
 
Sebelum pemilihan,  kepada para anggota disodorkan tiga konsep kemasyarakatan integral yang kemudian bakal menjadi arahan PSP  dalam berkegiatan. Segolène Royal menginginkan masyarakat partisitpatif dan beraliansi dengan Modem [Movement Democratique],  partai sentris yang dipimpin oleh François Bayrou, walikota Paris, Bertrand Delanoê mengajukan konsep "sosial-liberal" dan Benoit Hamon menyodorkan konsep bersandar pada partai-partai kiri. Waktu itu, Martin Aubry masih raguu-ragu apakah mencalonkan diri sebagai sekjen atau tidak. 
 
 
Konsep Royal mengungguli dua konsep lainnya. Tapi konsep Royal ini oleh "gajah-gajah" lainnnya dituduh sebagai konsep kanan dan Segolène Royal dituding sebagai sayap kanan PSP. Maka "gajah-gajah" bersekutu membangun "Aliansi Anti Royal". Hanya dari kemenangan Martin Aubry yang hanya 42 suara, bisa dilihat bahwa dari kemenangan 0,04% ini dan secarai wacana konsep Royal unggul, pemikiran aliran Royal tidak bisa dipandang enteng. Ia juga memperlihatkan kecenderungan pemikiran baru di dalam PSP, sekaligus menunjukkan tendensi pimikiran dalam masyarakat Perancis.
 
 
Dalam pengumpulan pendapat umum di tengah-tengah krisis finansial beberapa waktu lalu, mayoritas masyarakat Pzerancis menyatakan tidak ingin putus total dengan kapitalisme, hanya bagaimana kapitalisme itu dijinakkan. Sementara minoritas mengatakan harus putus total, pendapat yang menjadi dasar naiknya popularitas partai-partai kiri ekstrim, pada saat partai ekstrim kanan Front Nasional yang berkecenderungan neo-Nazi mengalami kemerosotan drastis. 
 
 
Partai-partai kiri agaknya mengalami kesulitan dalam menawarkan konsep masyarakat alternatif integral ketika partai-partai kanan pun menggunakan jargon-jargon kiri dalam program pemilu mereka. Keadaan yang membuat masyarakat bingung. Bahkan ada pertanyaan cukup santer terdengar sampai ke kalangan para cendekiawan: "Apa gerangan beda kiri dan kanan sekarang?"
 
 
Barangkali krisis konsep alternatif yang tanggap dan apresiatif inilah yang menjadi masalah mendesak Perancis sekarang, termasuk di dalam PSP. Kongres Reims, hakekatnya adalah usaha mencari alternatif tanggap apresiatif ini juga. Hanya  dari tiga konsep yang disodorkan kepada-kpara anggota, nampaknya kecenderungan sosialisme lama makin dtinggalkan. Lebih-lebih jika memperhatikan usulan "sosial-liberal" Bertrand Delanoê, atau konsep aliansi ke sentris dari Seglone. Masalah peran penting mendesak masalah konsep ini, karena ia merupakan pegangan dalam menata masyarakat sesuai dengan nilai-nilai "kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan" yang masih merupakan motto utama Republik Perancis. Kemerosotan drastis PKP juga tidak lepas dari ketidakmampuannya menjawab zaman secara tanggap dan apresiatif.-Dalam keadaan begini, pers negeri ini secara malu-malu melirik Repulik Rakyat Tiongkok yang di sini sejak lama kurang populer di kalangan para politisi tapi mereka tidak mampu mengabaikannya.
 
 
Melalui pemilu-pemilu di Perancis dan kongres-kongres partai politik, termasuk Kongres Reims PSP baru-baru ini, saya melihat arti dan hubungan konsep dengan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Konsep adalah orientasi. Pedoman bertindak secara sadar ditengah kompeksitas masyarakat. Oleh keadaan bahwa tidak ada konsep yang siap pakai, kompleksitas ini makin menjadi dan memaksa kita untuk berani berpikir dan bertindak , tak segan mengkoreksi kesalahan. Nilai-nilai  republiken hanyalah rangkaian nilai umum yang kemampuan mengejawantahkannya secara nyata.Untuk mencari jalan pengejawantahan ini maka debat ide makin menghangat. Adanya debat ide yang sehat ini saya ikuti dengan penuh perhatian semenjak bertahun-tahun sebagai sebuah ruang kuliah tersendiri. Debat ide  sangat membudaya di negeri ini dan oleh Mohammad Arkoun, seorang Islamolog terkemuka Perancis dari Sorbonne III,  disebut sebagai salah uncur penting untuk kemajuan dunia Barat. ***
 
 
Perjalanan Kembali , Musim Dingin 2008
--------------------------------------------------------
JJ. Kusni  


Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail.com. __._,_.___

blog: http://artculture-indonesia.blogspot.com

-----------------------
Art & Culture Indonesia (ACI) peduli pada pengembangan seni budaya Nusantara warisan nenek moyang kita. Warna-warni dan keragaman seni budaya Indonesia adalah anugerah terindah yang kita miliki. Upaya menyeragamkan dan memonopoli kiprah seni budaya Indonesia dalam satu pemahaman harus kita tentang mati-matian hingga titik darah penghabisan.




Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Sphere: Related Content

Tidak ada komentar: