29 Oktober 2008

[ac-i] kisah dari pulau lain [dayak]: SURAT TERBUKA UNTUK GUBERNUR AGUSTIN TERAS NARANG, SH, ATAS IJIN SAWIT DAN KRISIS.

KISAH DARI PULAU LAIN:
 
 
From: Nordin <nordin1211@yahoo.com.sg>
Subject: [dayak] Fwd: SURAT TERBUKA UNTUK GUBERNUR AGUSTIN TERAS NARANG, SH, ATAS IJIN SAWIT DAN KRISIS.
To: borneo-movement@yahoogroups.com, "Milis SOB_mebers" <sob_member@yahoogroups.com>, "Milis_Kebijakan Kalteng" <kebijakan-kalteng@yahoogroups.com>, info_unpar@yahoogroups.com, dayak@yahoogroups.com
Date: Wednesday, 29 October, 2008, 9:00 PM

FYI....Maaf bila double posting. > > > > S U R A T   T E R B U K A > > > > K e p a d a > > > > GUBERNUR  KALIMANTAN  TENGAH > > BAPAK AGUSTIN TERAS NARANG SH. > > > > Kuala Kapuas, 27 Oktober 2008 > > > Kepada Yth. > > Gubernur Kalimantan Tengah > > Bapak Agustin Teras Narang, SH > > Di  Palangkaraya. > > > Perihal: Pemerintah Cukup Satu Kali Melakukan Kesalahan Besar, > > Eks PLG Untuk Perkebunan Sawit, adalah Bencana ke 2 di Gambut > > > Dengan hormat, > > > Bapak Agustin Teras Narang SH, Gubernur Kalimantan Tengah yang kami   > hormati, awal tahun 1996, situasi mencekam dan porak poranda kawasan   > gambut yang di terjang proyek PLG 1 juta hektar, sudah berlalu 12   > tahun silam. Proyek yang dinyatakan gagal oleh Pemerintah RI tahun   > 1998, belum lagi pulih dan masih meninggalkan dosa-dosa kemiskinan   > ditingkat rakyat eks PLG. Hampir lebih 82.000 ribu jiwa rakyat yang   > mayoritas masyarakat adat Dayak Ngaju, kehilangan harta bendanya,   > misalnya kebun rotan, beje, kebun karet, hutan adat, sungai, tatah,   > danau dan tatanan sosial yang berubah menimbulkan kejutan budaya   > serta korban ketidak adilan lainnya. Belum cukupkah kesengsaraan   > rakyat ini diberikan kepada rakyat eks PLG atas nama pembangunan   > untuk kesejahteraan rakyat ? Buktinya, hampir lebih ratusan ribu   > hektar kebun rotan musnah, puluhan ribu beje musnah, kebun purun,   > hutan adat, dan sumber-sumber kehidupan lainnya. Bahkan, proyek ini   > meninggalkan bekas yang cukup mendalam kesengsaraan secara turun   > temurun. > > > Cerita diatas adalah fakta-fakta yang tidak dapat dibantah, fakta-  > fakta yang masih melekat di 82.000 jiwa penduduk di eks PLG   > Kalimantan Tengah. Untuk itu kami yang bertandatangan dibawah ini   > adalah Direktur Eksekutif Yayasan Petak Danum (YPD) Kalimantan   > Tengah dan Dewan Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (Dewan ARPAG) yang   > merupakan organisasi rakyat yang memiliki anggota sebanyak + 7.000   > orang tergabung dalam kelompok petani karet, petani rotan, petani   > beje, dan lembaga ekonomi koperasi Hinje Simpei, menyampaikan salah   > satu hasil penilaian kami dari laporan-laporan masyarakat dan   > anggota ARPAG tentang situasi dan kondisi pembangunan di eks PLG 1   > juta hektar di Kalimantan Tengah sebagai catatan penting dan protes   > kepada Bapak Agustin Teras Narang, SH sebagai Gubernur Kalimantan   > Tengah dalam perkembangan terakhir pengelolaan eks PLG di Kalimantan   > Tengah. > > > Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) 1 juta hektar yang di bangun   > oleh pemerintahan Soeharto tahun 1996, di wilayah Kalimantan Tengah,   > membawa dampak bencana lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan hukum   > adat masyarakat adat yang terkena dampak proyek. Kehancuran ini,   > belum lagi membawa dampak kepulihan masyarakat korban, walaupun   > terasa berat bagi masyarakat untuk melakukan pemulihan.  Kegagalan   > PPLG yang di nyatakan oleh Pemerintah Pusat pada sekitar tahun 1998   > telah menjadi sejarah baru bagi masyarakat adat dayak ngaju yang   > selama ini memperjuangkan hak-hak wilayah kelola adatnya. > > Kami sangat menghargai usaha-usaha pemerintah untuk melakukan   > percepatan rehabilitasi kawasan eks PLG sebagaimana dituangkan   > dalam  Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES No 2 Tahun   > 2007) tentang percepatan rehabilitasi dan Revitalisasi Pengembangan   > Lahan Gambut (Eks PLG) di Kalimantan Tengah yang dikeluarkan   > statusnya tanggal 16 Maret 2007.  Dalam Inpres Republik Indonesia,   > perlu diketahui oleh Bapak Agustin Teras Narang SH, bahwa, beberapa   > hal yang menjadi perhatian kami untuk mengingatkan kembali, bahwa:   > Kawasan-kawasan kelola masyarakat adat yang mayoritas suku Dayak   > Ngaju sebagai korban PLG 1 juta hektar, Pemerintah Republik   > Indonesia telah mengumumkan melalui surat siaran Pers Gubernur   > Kalimantan Tengah tanggal 5 September 1998 --- kutipan: Lahan-lahan   > yang dianggap hak ulayat/adat masyarakat [misal 1 – 5 km dari kiri   > kanan Daerah Aliran Sungai/ DAS yang seyogyanya termasuk dalam tata   > ruang desa] dikembalikan kepada masyarakat dalam keadaan yang sudah   > di tata dan siap di olah masyarakat agar mereka dapat berkreasi   > dalam proses menuju pertanian yang lebih baik. Siaran Pers ini   > merupakan kelanjutan dari Pernyataan Resmi Menteri Pertanian RI atas   > nama Pemerintah Pusat kepada media masa bulan Agustus 1998, yang   > menyebutkan; bahwa, PPLG 1 juta hektar telah gagal dan tidak   > dilanjutkan, kemudian hal-hal yang menyangkut pemulihan dan   > perbaikan sumberdaya alam yang telah rusak akan di lakukan segera   > mungkin dengan membentuk tim terpadu akan diatur   > kemudian.......menjadi pegangan antar pihak pemerintah dan   > masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa paska PPLG 1 juta hektar. > > Berdasarkan Keppres No. 80 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum   > Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di   > Kalimantan Tengah, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara   > Percepatan Pembangunan KTI Selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan   > KTI Nomor : SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002 Tentang Tim Ad Hoc Penyelesaian   > Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Dalam   > rangka pengembangan wilayah yang berkelanjutan, perlu dirumuskan   > pendekatan pembangunan di kawasan eks PLG yang disesuaikan dengan   > daya dukung dan karakteristik ekosistemnya, dengan titik berat pada   > upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan   > potensi-potensi di dalam kawasan yang tentunya tidak melanggar hak-  > hak adat masyarakat adat Dayak Ngaju. > > Usaha penyusunan master plan pada eks PLG adalah salah satu upaya   > pemerintah untuk menata ulang kawasan ekk PLG agar dapat dikelola   > sacara baik oleh sebuah tim penataan ruang. Tetapi nampaknya master   > plan ini tidak menjawab harapan masyarakat lokal dayak Ngaju di PLG   > dan mengabaian hak-hak masyarakat adat dayak ngaju atas ruang kelola   > tradisional yang diakui secara aturan adat. Penyusunan master plan   > atas dukungan dari lembaga dana luar negeri tidak menempatkan hak-  > hak masyarakat adat Dayak Ngaju pada sumberdaya alam gambut, tetapi   > master plan akan menggusur hak-hak kelola masyarakat atas sumberdaya   > hak ulayat/adat, aset produksi berupa; kebun rotan, kebun karet,   > hutan adat, beje, sungai, danau, tatah dlsb, yang dikelola jauh   > sebelum Indonesia Merdeka. > > Lebih dari itu, kondisi sekarang, Pemerintah Daerah justru telah   > menjalankan operasional kegiatan di tingkat lapangan dengan   > mengeluarkan ijin-ijin perkebunan sekala besar dan pertambangan di   > eks PLG. Ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah daerah dan pusat   > dalam memahami akan keselamatan rakyat. Yang anehnya, ketidakpahaman   > aparat pemerintah yang justru datang dari pejabat yang dulunya   > berasal dari masyarakat adat Dayak Ngaju. Secara tidak langsung, ini   > tindakan untuk menghapuskan tatanan sosial budaya lokal dan segala   > bentuk hak-haknya atas warga negara. Bahwa Keberadaan masyarakat   > Adat telah dijamin oleh Konstitusi UUD 1945. > > > Tanggal 29 Oktober 2008, nilai dollar mencapai + 11.000 rupiah, ini   > dampak dari bentuk krisis financial global. Tetapi respon krisis   > dilakukan pemerintah daerah dan pusat lebih membela para pengusaha-  > pengusaha. Diantaranya Pemerintahan SBY mengeluarkan suntikan dana   > sebesar 130 Trilyun dan melakukan utang baru terhadao bank dunia.   > Sementara pemerintah daerah Kalimantan Tengah dengan alasan krisis   > menetapkan eks PLG untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.   > Padahal situasi ditingkat rakyat eks PLG yang sejak tahun 2000   > melakukan kegiatan rehabilitasi lahan atas dukungan dari Yayasan   > Petak Danum, membuat sawah sederhana, menanam rotan, karet,   > jelutung, saat krisis ini menghadapi persoalan yang memerlukan   > dukungan kuat dari pemerintah. Misalnya, harga karet menurut dari   > harga 7.000 s/d 8.000 per kilogram saat ini harga menjadi 1.500 s/d   > 2.000 per kilogram, harga rotan dari 200.000 per kuintal turun   > menjadi 100.000 s/d 120.000 per kuintal. Kondisi harga ini pun para   > pembeli karet dan rotan tidak mau membeli dengan alasan tidak ada   > yang meminta komoditas ini untuk eskpor. Situasi ini sebenarnya   > harus mendapat perhatian pemerintah daerah untuk membantu dan   > meringankan beban para petani, bukan mengeluarkan ijin perusahaan   > yang akhirnya akan menggusur kebun karet, kebun rotan dengan alasan   > semua adalah tanah negara. > > Perkembangan terakhir sampai hari ini 27 Oktober 2008, Pemerintah   > Daerah dan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan ijin-ijin baru kepada   > 23 unit perusahaan perkebunan sekala besar kelapa sawit dengan luas   > total + 369.400 hektare (ha) dan sebanyak 13 ijin usaha pertambangan   > dengan total luasan +41.536 ha. Keluarnya ijin-ijin ini merupakan   > salah satu kegagalan pemerintah Daerah baik ditingkat provinsi dan   > Kabupaten (Pulang Pisau, Kapuas dan Barito Selatan) dalam menjamin   > keamanan hutan gambut dan masyarakat adat dayak ngaju di wilayah eks   > PLG. Pemerintah daerah justru lebih tunduk kepada para investor atau   > pemodal daripada melindungi rakyatnya yang telah memberikan mandat   > melalui pemilihan langsung Gubernur dan Bupati bahkan Pemilu. Ini   > merupakan citra buruk Pemerintahan SBJ – JK dan semua unsur   > jajarannya ke bawah (Gubernur dan Bupati) yang tidak mampu   > mempertegas keberpihakannya kepada rakyat yang memberikan   > kepercayaannya melalui pilkada. Tetapi lebih patuh dan tunduk kepada   > pemodal yang belum tentu mensejahterakan rakyat, bahkan sebaliknya   > menciptakan konflik, menciptakan bencana, menciptakan kemiskinan . > > Sebelum, keputusan operasional perusahaan perkebunan dan   > pertambangan di eks PLG, sejak tahun 2005, Yayasan Petak Danum   > melaporkan, seluas 350.000 hektar dialokasikan untuk perkebunan   > kelapa sawit sekala besar yang telah dimiliki ijin prinsipnya oleh   > 19 perusahaan dari Bupati di 3 Kabupaten (Pulang Pisau, Kapuas dan   > Barito Selatan). Sampai pertengahan 2008 sudah beberapa perusahaan   > mulai melakukan penjajakan operasional investasi kelapa sawit.   > Seluas 55.000 hektar.  Perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah   > beroperasi yaitu PT. Rejeki Alam Semesta (Desa Sei Ahas Kecamatan   > Mantangai), PT. Graha Inti Jaya (Mentangai), PT. Pajar Mas   > Plantation (Perbatasan Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas),   > dan PT. Sepalar Yasa Kartika (Kecamatan Basarang), PT. Kapuas Maju   > Jaya (Kecamatan Pujon-Kapuas Tengah), PT. Globallindo Agung Lestari   > (Wilayah Transmigrasi Kecamatan kapuas Murung dan Kecamatan   > Mantangai - Mangkatip), PT. Duta Barito (Kecamatan Dusun Hilir) dan   > PT. Kalimantan Ria Sejahtera (Desa Timpah dan Pujon), PT. Karya   > Luhur Sejati Estate (Desa Bahaur). Kehadiran perusahaan ini sungguh   > meresahkan warga masyarakat adat Dayak Ngaju di berbagai tempat.   > Kebun, lahan, hutan, beje, dan lain sebagainya sudah di gusur   > perusahaan, tidak ada control dari pihak pemerintah daerah Kabupaten   > dan provinsi. Ataukah ini unsur kesengajaan yang dibuat para pembuat   > kebijakan dan para pengusaha sawit ? > > > Kenyataan diatas merupakan bukan hal baru bagi Pemerintah Daerah dan   > Pemerintah Pusat, karena, sebelum Inpres No 2/2007 dikeluarkan bulan   > Maret 2007, sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan yang beroperasi   > di wilayah eks PLG dalam membangun perkebunan kelapa sawit skala   > besar, walaupun sempat terhenti. Ijin yang dikeluarkan sampai   > Agustus 2007, menurut laporan Yayasan Petak Danum sebanyak 19 unit   > usaha perkebunan kelapa sawit sekala besar yang tersebar di semua   > eks PLG, baik terdapat digambut dalam 3 – 20 meter, maupun di gambut   > sedang 1 – 3 meter. Pemberian ijin yang dilakukan oleh Pemerintah   > Daerah secara serampangan tanpa melakukan peninjauan teknis tingkat   > lapang dan menegasikan hak-hak masyarakat adat, bertentangan dengan   > Keppres 32/1990 – tentang wilayah yang dilindungi termasuk wilayah   > gambut dalam, UU Tata Ruang 26/2007 tentang partisipasi masyarakat   > dalam penentuan wilayah ruang. Semua aturan ini tidak di indahkan   > oleh Pemerintah daerah dan malah melakukan pelanggaran yang serius.   > Bukan pada persoalan ini saja, kegagalan Bapak Gubernur untuk   > mengawal Inpres No 2/2007 dan mematuhi peraturan yang dibuatnya   > sendiri merupakan kunci dalam ancaman bencana PLG yang kedua melalui   > investasi kebun besar kelapa sawit. Pemerintah Daerah ditingkat   > lokal Kabupaten, telah melakukan perlawanan terhadap Gubenur dan   > Presiden, dan ini menujukan pemerintahan SBY-JK tidak memiliki   > wibawa begitu juga jajaran dibawahnya yang hanya tunduk di bawah   > para pengusaha. > > > Pemerintah cukup melakukan kesalahan hanya satu kali di PLG   > Kalimantan Tengah, walaupun kesalahan itu tidak pernah meminta maaf   > yang tulus kepada 82.000 rakyat korban PLG 1 juta hektar.   > Pengeluaran ijin sebanyak 23 perusahaan perkebunan kelapa sawit   > seluas + 369.400 hektar (ha) dan sebanyak 13 ijin usaha pertambangan   > dengan total luasan + 41.536 ha, merupakan pilihan buruk dari   > pemerintah daerah, dimana, dampak operasi perusahaan yang sangat   > serius. Berdasarkan laporan masyarakat di beberapa desa yang masuk   > ke YPD dan ARPAG diantaranya; Masyarakat Desa Kaladan vs PT Graha   > Inti Jaya, Masyarakat desa Sei jaya Vs PT Globalindo, Masyarakat   > Desa Sei Ahas vs PT RASR, Masyarakat Desa Mahajandau vs PT. Duta   > Barito, Masyarakat Desa Lamunti – Tarantang vs PT Graha Inti Jaya,   > Masyarakat Mantangai vs PT. Globallindo Agung Lestari, Masyarakat   > Basarang vs PT Sapalar Yasa Kartika. Kehadiran perusahaan perkebunan   > kelapa sawit sekala besar ini mengakibatkan masyarakat adat di  Desa-  > Desa tersebut: > a)      Kehilangan sumber mata pencahariannya sebagai bagian dari   > respon terhadap dampak krisis dan korban PLG. > > b)      Beberapa perusahaan telah mendapatkan ijin di wilayah gambut   > dalam (3 – 20 meter) yang merupakan wilayah kelola adat yang   > dilindungi, tetapi ini terus akan terancam dengan beroperasinya   > perusahaan. > > c)      Masyarakat secara turun temurun kehilangan tanah adat, hutan   > adat, kebun rotan, kebun karet, sungai, tatah, beje dan sumberdaya   > alam, hak masyarakat adat dayak Ngaju di gusur oleh operasi   > perusahaan. > > d)      Sudah terjadi konflik horizontal antar masyarakat yang   > setuju proyek sawit dan masyarakat yang mempertahankan hak-hak   > adatnya, Ini terjadi di desa Sei Ahas, Desa Pulau Kaladan, Sei Jaya,   > dan Mahajandau, > > e)      Ada upaya intimidasi dari aparat keamanan (Polisi dan TNI)   > baik oknum maupun institusi resmi kepada masyarakat adat yang   > mempertahankan hak-haknya, perusahaan didukung aparat birokrasi   > desa, tingkat Kabupaten melalui Dinas terkait dan legislative yang   > membela perusahaan kebun sawit. > > f)        Berkeliarannya para mafia tanah berkerja secara rapi dan   > terorganisir dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi   > bahkan Nasional yang merupakan "kaki tangan" perusahaan kebun sawit   > di berbagai tempat dengan modus operandi GANTI RUGI atau SANTUNAN   > secara cara untuk mendapatkan tanah gratis, tanah murah dan untuk   > mendapatkan tandatangan masyarakat untuk pihak perbankan, disamping   > itu cara-cara ini sebagai bagian dari persoalan memperkeruh konflik   > antar warga masyarakat. > > g)      Munculnya kepentingan aparat Desa dan Kecamatan (yang lebih   > memihak perusahaan karena bagian dari sistem pemerintahan daerah)   > dalam mempertahankan wilayah teritotial desa dan kecamatan, sehingga   > muncul konflik-konflik tentang batas-batas desa yang satu dengan   > desa lainnya dengan alasan untuk saling mempertahankan wilayah   > kekuasaannya. > > > Bapak Gubernur yang kami hormati, > > > Cerita diatas merupakan fakta dan kenyataan yang ditemui dari   > situasi kemerdekaan Bangsa ini yang belum berdaulat atas kekayaan   > sumber-sumber alam untuk benar-benar kesejahteraan rakyat yang   > dijamin konstitusi negara. Untuk itu, kami menuntut segera  kepada   > Bapak Gubernur Kalimantan Tengah untuk melakukan: > > > Memulihkan hak-hak dasar masyarakat adat Dayak Ngaju di eks PLG   > Kalimantan Tengah meliputi 3 Kabupaten (Kapuas, Pulang Pisau dan   > Barito Selatan) untuk mengembalikan dan mengakui hak-hak atas tanah   > adat/ hak ulayat kiri kanan sungai ()besar dan kecil) sejauh 5   > kilometer sebagaimana telah disepakati bersama sejak jaman   > Penjajahan belanda dan oleh pemerintah Republik Indonesia tahun   > 1998, ketika pemerintah menyatakan proyek PLG Gagal. > > Segera Bapak Gubernur Agustin Teras Narang SH, mencabut semua ijin-  > ijin 23 unit perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 13 unit ijin   > pertambangan yang berada di eks wilayah PLG dan berada diatas tanah   > adat/ hak ulayat masyarakat adat Dayak Ngaju. Ijin Operasional   > perkebunan kelapa sawit di eks PLG, saat ini sangat meresahkan dan   > mencekam ditingkat penduduk pedesaan sebagaimana laporan kasus-kasus   > yang masuk kepada YPD dan ARPAG. > > Gubenur segera memberikan perintah kepada aparatur dan segenap   > jajaran keamanan untuk tidak melakukan inimidasi (menakut-nakuti,   > ancaman) kepada masyarakat adat dayak Ngaju yang menolak kehadiran   > perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, baik kepada   > aparat yang di sewa maupun aparat yang ditugaskan berdasarkan   > wilayah kerjanya masing-masing. Dan segera menertibkan upaya   > organisasi masa lainnya yang telah menjadi alat para pengusaha untuk   > melakukan inimidasi. > > Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, harus bertanggungjawab atas   > terjadinya konflik horizontal antar masyarakat di beberap tempat,   > misalnya di Desa Kaladan, Sei Ahas, Basarang, Mentangai, dan Sei   > Jaya antara yang pro dan kontra, karena membiarkan ijin-ijin   > perusahaan ini bekerja di eks PLG. > > Bapak Gubernur Agustin Teras Narang, segera merespon secara khusus   > tentang turunnya situasi harga-harga komoditas hasil petani   > khususnya eks PLG, umumnya di Kalimantan Tengah. Agar para petani   > karet, rotan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah. > > Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustin Teras Narang, SH, segera   > menertibkan para mafia tanah yang berada di tingkat aparat   > pemerintah, aparat desa, kecamatan, organisasi masa dan para lembaga   > pemerintah lainnya dalam melancarkan operasi perusahaan perkebunan   > kelapa sawit sekala besar. > > > Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas sumber-  > sumber alam sebagai asset produksi berkualitas dan sehat.Semua orang   > berhak memperoleh kehidupan yang layak tanpa membedakan jenis   > kelamin, agama dan status sosial, yang tetap dijamin hak-hak sipil,   > politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama dan anti kekerasan   > yang dilakukan Negara baik fisik dan non fisik. > > > Demikianlah surat ini kami sampaikan kepada Gubernur Kalimantan   > Tengah Bapak Agustin Teras Narang, SH,  dan ditembuskan kepada Bapak   > Presiden Bambang Soesilo Yudhoyono, DPR RI, BPN, Menteri Kehutanan   > dan Perkebunan serta Bupati dan DPRD di 3 Kabupaten eks PLG   > Kalimantan Tengah agar mendapat perhatian dan segera melakukan   > tindakan nyata, bukan janji-janji. Sekian terima kasih. > > > > Hormat kami, > > > > > > >              M U L I A D I.   > SE                                                       EWALDIANSON > >             Direktur Esekutif   > YPD                                                      Dewan ARPAG   > Kalteng > > > Tembusan disampaikan kepada Yth; > > Bapak Presiden Bambang Soesilo Yudhoyono > Ketua DPR RI di Jakarta > DPD Pemilihan Kalimantan Tengah di Jakarta > Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Jakarta > Ketua BPN di Jakarta > KOMNAS HAM di Jakarta > Sekretariat Walhi Nasional di Jakarta > Sawit Watch di Jakarta > Sarekat Hijau Indonesia > CSF Nasional > Pokja Sawit Multipihak di Palangkaraya > Ketua DPRD Kalimantan Tengah di Palangkaraya > Bupati dan Ketua DPRD Barito Selatan di Buntok > Bupati dan Ketua DPRD Kapuas di Kuala Kapuas > Bupati dan Ketua DPRD Pulang Pisau di Pulang Pisau > Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Kalteng di Palangkaraya > LSM-LSM di Kalimantan Tengah > Walhi Kalimantan Tengah di Palangkaraya > LMDDKT Kalimantan Tengah di Palangkaraya > Damang Kepala Adat Barito Selatan dan Kapuas.


Get your new Email address!
Grab the Email name you've always wanted before someone else does! __._,_.___

blog: http://artculture-indonesia.blogspot.com

-----------------------
Art & Culture Indonesia (ACI) peduli pada pengembangan seni budaya Nusantara warisan nenek moyang kita. Warna-warni dan keragaman seni budaya Indonesia adalah anugerah terindah yang kita miliki. Upaya menyeragamkan dan memonopoli kiprah seni budaya Indonesia dalam satu pemahaman harus kita tentang mati-matian hingga titik darah penghabisan.




Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Sphere: Related Content

Tidak ada komentar: