01 November 2006

Politik komunitas sastra

Oleh Saut Situmorang*

“Aku tidur di depan sebuah kulkas. Suaranya berdengung seperti kaus kakiku di siang hari yang terik. Di dalam kulkas itu ada sebuah negara yang sibuk dengan jas, dasi, dan mengurus makanan anjing. Sejak ia berdusta, aku tak pernah memikirkannya lagi.”

***

Demikianlah bunyi empat baris pertama prose-poem Afrizal Malna yang berjudul “Persahabatan Dengan Seekor Anjing” dari bukunya Dalam Rahim Ibuku Tak Ada Anjing (Bentang, 2002). Sajak-prosa Afrizal tersebut, bagi saya, merupakan semacam metafor atas apa yang selama ini dikenal sebagai “sastra Indonesia”. Saya bilang selama ini karena, bagi saya, saat ini sudah tak ada lagi “sastra Indonesia” itu. Walau bahasa ekspresinya masih memakai bahasa “Indonesia”, tapi isi dari “sastra” yang disebut sebagai “sastra Indonesia” tersebut sudah bukan sastra lagi melainkan sesuatu yang cuma berpretensi sebagai “sastra” belaka. Dunia “sastra Indonesia” saat ini telah menjadi sebuah “negara” dalam sebuah “kulkas” dengan “partai-partai spanduk dan kaos oblong”. Sebuah negara “yang sibuk dengan jas, dasi, dan mengurus makanan anjing” sambil “mencekik suara rakyat”nya sendiri, yaitu para sastrawan, para seniman sastra, yang dalam kepala masing-masing tak ada ambisi ekstra-literer kecuali hanya bagaimana mencipta karya-karya sastra yang baik dan perlu untuk dibaca oleh pembaca lokal maupun internasional. Baik karena memang ditulis sebagai sebuah karya seni dan perlu untuk dibaca karena memang menawarkan sebuah ide, sebuah pemikiran yang bisa memperkaya pengalaman intelektual pembacanya. Para seniman sastra yang mempertaruhkan reputasi kesenimanannya hanya pada mutu karyanya, bukan pada politik berkesenian yang semata-mata didukung oleh besarnya jumlah uang dan dusta belaka.

Arogansi yang cuma bersandar pada besarnya jumlah uang dan retorika dusta sudah merajelela dalam dunia kang ouw sastra Indonesia. Para dilettante sastra, para petualang sastra merajalela, menjadi paus-paus sastra baru, mencipta kanon-kanon sastra baru. Tapi tak pernah sekalipun para paus-paus sastra baru ini mampu membuktikan di mana sebenarnya kedahsyatan kanon-kanon sastra baru yang mereka ciptakan itu. Berhasilnya mereka menjadi paus-paus sastra baru yang mencipta kanon-kanon sastra baru pun bukan disebabkan oleh kedahsyatan argumentasi teori seperti yang biasanya terjadi dalam sebuah dunia yang demokratis dan beradab tapi cuma karena dominasi besarnya jumlah uang dalam bentuk media massa yang mereka miliki semata. Media mereka inilah yang menjadi alat retorika dusta mereka. Media mereka inilah arogansi mereka.

Impotensi kritik sastra di Indonesia merupakan sebuah penyebab utama merajalelanya para dilettante sastra. Otoritas akademis/teoritis sebuah institusi kritik sastra di “negara yang sibuk mengurus makanan anjing” ini sudah digantikan oleh otoritas modal kapitalis. Kondisi pascakolonial ini makin diperparah oleh munculnya sebuah fenomena baru, yaitu maraknya keberadaan apa yang disebut sebagai “komunitas sastra” atau pengarang. Komunitas pengarang yang sejatinya adalah perkumpulan sekelompok pengarang independen yang berideologi artistik yang sama, seperti yang kita kenal dalam sejarah peradaban Barat pada para pengarang Neo-Klasik, para pengarang Romantik, para pengarang Simbolis, para pengarang Ekspresionis, para pengarang Futuris, para pengarang Imagis, Dada, Surrealis, Absurd, Eksistensialis, Realis-Magis, Beat, L-A-N-G-U-A-G-E, Konkrit, Marxis, Feminis, Pascakolonial, Posmo..., di negeri ini ternyata cuma menjadi komunitas sastra arisanis belaka. Namanya saja “komunitas pengarang” tapi orientasi hidupnya bukanlah mengarang dalam pengertian kreatif kata tersebut melainkan menunggu antrean arisan untuk diundang baca puisi atau baca prosa oleh komunitas sastra lain yang paling dominan kekuasaan uangnya. Idealisme para leluhur mereka yaitu para pengarang Barat (yang sering mereka ejek atau puja-puji setinggi langit walau tak pernah mereka baca/pahami dengan sebenarnya itu meskipun “sastra” sebagai sebuah Seni mereka peroleh dari kolonialisme Barat) yang telah berhasil mewariskan beragam aliran estetika di atas telah mereka campakkan ke dalam tong sampah. Akibatnya, bukan pluralisme gaya menulis yang terjadi tapi keseragaman estetika fascis. Bukan keseragaman eksplorasi artistik yang menghasilkan gerakan seni (art movement), tapi fetishisme selera seseorang, atau dua orang, yang menjadi duta besar kepentingan politik komunitas sastra yang paling besar kekuasaan uangnya. Koran dan majalah adalah kedutaanbesar komunitas sastra yang paling besar kekuasaan uangnya dan menjadi orientasi publikasi/sosialisasi karya para pengarang komunitas sastra lainnya.

Skandal sastra adalah kanonisasi sastra tapi dalam versi Indonesia skandal sastra adalah sekedar skandal sastra. Skandal sastra yang disebabkan buku puisi Baudelaire Les fleurs du mal (1857) di Prancis, yang disebabkan novel esek-esek Henry Miller Tropic of Cancer (1934) di Amerika Serikat atau novel Lady Chatterley’s Lover (1928) DH Lawrence di Inggris, yang disebabkan buku puisi Howl (1956) Allen Ginsberg di Amerika Serikat, misalnya, telah membuka sebuah horison kemungkinan gaya mengarang yang baru pada masing-masing budaya, telah menyebabkan musim semi artistik pada dunia sastra masing-masing budaya. Tapi skandal sastra pada apa yang dulu disebut “sastra Indonesia” itu cuma memperparah kondisi impotensi kritik sastra dan meningkatkan kekuatan dominasi komunitas sastra tertentu yang memang sengaja menciptakan skandal-skandal sastra tersebut. Skandal sastra adalah alat untuk melegitimasi sekaligus memperkokoh status quo komunitas sastra yang paling besar kekuasaan uangnya tersebut. Skandal sastra itu sendiri bisa mengambil bentuk pembuatan klaim-klaim pseudo-kritik sastra atas karya-karya sastra tertentu, biasanya menjatuhkan untuk karya produk komunitas lain dan mengelu-elukan kalau dikarang anggota komunitas sendiri. Klaim-klaim pseudo-kritik sastra itu sendiri diumumkan bukan lewat jalur komunikasi informasi yang netral tapi melalui media massa nasional yang dimiliki komunitas yang berkepentingan dimaksud. Skandal sastra juga dilakukan lewat pemberian hadiah sastra kepada pengarang-pengarang tertentu atau, ini yang paling sering menjadi pilihan strategis, melalui undangan festival sastra yang diselenggarakan komunitas yang berkepentingan dimaksud. Tapi dengan satu catatan pinggir: para pengarang “tertentu” yang dipilih tersebut memang sudah tertentu ideologi kepengarangannya, yaitu minimum bukan merupakan pengarang yang akan kritis terhadap sepak-terjang komunitas dimaksud. Seorang pengarang boleh saja kritis atas dekadensi kultural yang dikembangbiakkan komunitas dimaksud tersebut tapi asal dia tutup mulut dan pura-pura tidak tahu maka kesempatan untuk terpilih dalam arisan menikmati kue kesastraan ala komunitas tersebut sudah jauh lebih terpastikan. Seperti yang diteriakkan penyair Beat Allen Ginsberg dalam baris pembuka yang sangat terkenal dari puisi panjangnya Howl yang kontroversial itu, “I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked”, begitulah yang saya lihat sudah dan sedang terjadi pada otak-otak cemerlang generasi saya yang rusak karena gila ketenaran instan 15-minute fame ala MTV, lapar histeris akan legitimasi status kesastrawanannya, oleh silau ilusi pseudo-kosmopolitanisme yang dengan naif disangkanya direpresentasikan oleh komunitas yang “kekuatannya” semata-mata bersandar pada besarnya jumlah uang yang dimilikinya, bukan pada canggihnya pengetahuan dan kemampuannya.

Kenapa saya terus menerus menyinggung soal “besarnya jumlah uang” yang dimiliki oleh komunitas (-komunitas) sastra tertentu dalam esei saya ini? Jawabannya sederhana; dalam bahasa bangsa saya bangsa Batak Toba dikatakan bahwa “hepeng do na mangatur negaraon”. Memang uanglah yang mengatur negara “yang sibuk dengan jas, dasi, dan mengurus makanan anjing” ini, yang terpesona pada superfisialitas, pada kosmetik, pada obskuritas, pada mediokritas. Bagaimana mungkin bisa memiliki media cetak budaya yang art paper kertasnya dan berkilauan sampul pembungkusnya tanpa memiliki uang dalam jumlah yang besar, misalnya. Bagaimana mungkin bisa menyelenggarakan apa yang dengan arogan mereka klaim sebagai “festival sastra internasional” (walau tak ada orang yang pernah mendengar nama-nama apalagi membaca karya dari yang mereka katakan sebagai “para sastrawan internasional” yang mereka undang tersebut!) kalau tak punya uang dalam jumlah yang besar! Yang kemudian menjadi persoalan (di luar persoalan “keinternasionalan” dan “kesenimanan” para undangan dari luar tadi) tentu saja adalah asal-usul dari uang yang jumlahnya besar itu sendiri. Kecurigaan saya, nama eksotis Dunia Ketiga “sastra Indonesia” yang digadaikan di luar sana (di mana konsep “dosa sejarah” kolonialisme Barat sudah menjadi moralisme baru political correctness dalam konteks wacana pascakolonialisme) untuk mengongkosi penyelenggaraan sebuah event sastra “internasional” yang sekaligus dijadikan alat legitimasi domestik atas kosmopolitanisme komunitas lokal yang melakukannya. Sangat minimnya pengetahuan para donatur internasional atas apa yang diklaim sebagai representasi “sastra Indonesia” kontemporer telah menyebabkan para donatur ini tidak perlu lagi repot-repot mempersoalkan benar-tidaknya klaim tersebut apalagi kalau klaim itu sendiri dibuat oleh seorang sastrawan Indonesia yang namanya sudah dikenal di luar sana. Di sisi lain, berhasilnya klaim tersebut diterima oleh para donatur internasional sehingga memungkinkan diselenggarakannya festival sastra “internasional” sebagai realisasi penggunaan dana yang diterima telah melegitimasi kosmopolitanisme prestise/identitas komunitas tersebut di dalam negeri sendiri terutama di kalangan komunitas-komunitas lainnya yang memang tidak punya akses ke pergaulan donatur internasional. Di sinilah retorika dusta telah menjadi diplomasi kultural yang canggih. Atau dalam bahasa pepatah orang awak di Sumatera sana: Sekali mendayung, dua tiga pulau terlewati.

Politik representasi identitas “sastra Indonesia” oleh sebuah komunitas sastra tertentu semacam ini telah terbukti cuma menimbulkan krisis artistik. Di satu sisi, seleksi yang dilakukan atas sastrawan mana yang “pantas” untuk diikutkan dalam sebuah peristiwa “sastra internasional” untuk mewakili/atas nama “sastra Indonesia” lebih banyak diwarnai oleh faktor “keamanan ideologis” ketimbang pencapaian artistik. Seorang sastrawan yang memutuskan untuk “pura-pura tidak tahu” (lebih baik lagi kalau benar-benar tidak tahu!) politik kepentingan yang sedang dimainkan, bisa dipastikan, cepat atau lambat akan segera menerima surat undangan atau ditelepon langsung untuk mengambil bagian dalam proyek “sastra internasional” komunitas dimaksud. Akibatnya, kekritisan pemikiran yang sejatinya harus dimiliki oleh seorang sastrawan sebagai seorang anggota elite intelektual masyarakat Dunia Ketiga (yang penuh dengan ketidakadilan sosial-ekonomi dan penindasan politik itu) telah dikompromikan hanya demi tujuan-tujuan prakmatis belaka. Di sisi lain, sosok “sastra Indonesia” yang ditampilkan dalam peristiwa “sastra internasional” tersebut telah mengalami reduksi besar-besaran terutama dalam konteks pluralisme ideologi kepengarangan sastrawan Indonesia. Seleksi yang dilakukan atas para sastrawan yang “tidak membahayakan”, yang merupakan prosedur pemilihan yang jelas tidak bisa diganggu gugat, bisa dipastikan berakibat pada terciptanya orientasi artistik baru terutama di kalangan para pengarang muda yang berambisi untuk “go national and international” secara instan. Selera artistik komunitas tertentu tersebut dianggap merupakan “selera internasional/kosmopolitan” dan akhirnya terjadilah epigonisme gaya penulisan seperti yang sudah terjadi di kalangan pengarang muda di sebuah daerah tertentu. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi kalau wabah flu epigonisme ini makin meluas di negeri ini! Persoalannya bukanlah karena gaya penulisan komunitas dimaksud itu tidak bermutu tapi lebih kepada pertanyaan sederhana begini: siapa yang bisa membuktikan bahwa selera artistik komunitas dimaksud itu memang yang paling bernilai makanya harus diikuti? Di sinilah faktor ekstra-literer seperti uang yang jumlahnya banyak sehingga mampu menerbitkan media “budaya” yang glossy dan penyelenggaraan “festival sastra internasional”, lebih berpengaruh ketimbang karya sastra yang dihasilkan.

Sinisme historis dalam melihat kondisi “sastra Indonesia” kontemporer inilah yang memenuhi kepala saya waktu saya membaca artikel berjudul aforistis “Karya Bagus, Argumentasi Lemah” oleh Chavchay Syaifullah di Media Indonesia, Minggu 8 Oktober 2006 lalu. Waktu itu saya berada dalam kereta api pagi yang membawa saya pulang ke Jogja setelah diundang Dewan Kesenian Jakarta baca-puisi pada acara Tadarus Puisi di Taman Ismail Marzuki (TIM). Saya ngakak setelah selesai membaca artikel “subversif” tersebut sampai cewek manis di samping saya melirik dengan matanya yang bersiluet jilbab merah muda itu. Akhirnya ada juga wartawan budaya yang benar-benar percaya dan menjalankan “kebebasan pers” yang selama ini cuma jadi retorika kosong wartawan omong kosong di Republik Animal Farm ini, sorak saya dalam hati. Saya jadi teringat pada apa yang pernah dikatakan wartawan-cum-novelis kelas wahid dari Inggris itu, George Orwell: “During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act”! Siapa bilang revolusi itu sudah tak ada lagi!!!

Begitu saya sampai di negeri gempa Jogja saya mendengar kabar burung bahwa Media Indonesia mendapat serangan SMS dari kelompok “sastrawan” yang namanya disebut-sebut dalam artikel-reportase Chavchay tersebut, yaitu komunitas Teater Utan Kayu (TUK) dan salah satunya bahkan menyatakan dengan arogan bahwa ruang budaya Media Indonesia dipimpin oleh 2 orang super-bego dan bahwa kedua orang “super-bego” ini menyebarkan kebodohan di koran nasional bertiras besar! Betapa arogannya! Betapa reaksionernya! So much for freedom of the press.

Tapi saya setuju dengan pendapat Chavchay Syaifullah dalam artikelnya itu. Justru apa yang dia tuliskan itulah merupakan kondisi memprihatinkan dari apa yang dulu disebut sebagai “sastra Indonesia” itu, yang membuat saya jadi teridap sinisme sejarah itu. Politik “sastra” yang dilakukan TUK terlalu kasat mata, terlalu vulgar, untuk tidak mungkin terlihat oleh orang-orang di luarnya, seperti saya misalnya. Dan saya sendiri pernah bersinggungan langsung dengan salah satu dari aktivitas mereka ini sampai berefek skandal di kota Solo beberapa waktu lalu. Saya sengaja datang sendiri naik motor bebek saya dari Jogja untuk melihat apa yang TUK klaim sebagai sebuah “Temu Sastra Internasional” yang akan mereka adakan selama 2 malam di Taman Budaya Surakarta (TBS) Solo, setelah selesai di Denpasar. Saya ingin membuktikan sendiri benar-tidaknya “internasionalisme” event yang menurut saya cuma semacam program menebus dosa sejarah kolonialisme Belanda yang ironisnya justru dilakukan oleh salah satu negeri bekas jajahannya sendiri itu. Di Solo saya mendapat informasi bahwa ternyata tidak ada satupun sastrawan Solo yang ikut sebagai peserta dalam peristiwa sastra antar-bangsa yang justru diadakan di Taman Budaya kota itu sendiri, kecuali sebagai pembawa acara! Padahal di 2 kota lain di mana acara yang sama juga diarisankan, Denpasar dan Jakarta, para sastrawan lokalnya terlibat aktif termasuk membacakan karya masing-masing. Saya dan beberapa kawan seniman asal Solo lalu merespons arogansi TUK yang seolah-olah menganggap tak ada sastrawan Solo yang pantas ikut acara mereka yang hebat itu dengan membuat surat pernyataan dengan tanda tangan para seniman dan non-seniman dari berbagai latar belakang profesi dan asal kota dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang kemudian kami bagi-bagikan pada malam kedua, termasuk kepada peserta dari luar Indonesia. Respons dari TUK yang kami terima sudah gampang diduga, mirip dengan respons yang diterima Chavchay Syaifullah. Kami dituduh macam-macam. Saya sendiri misalnya dalam sebuah artikel-reportase yang ditulis dalam majalah berita Tempo beberapa hari setelah Skandal Solo itu berlalu dikatakan sebagai cemburu atau iri hati karena tidak diundang! Disuruh untuk mengelus dada sendiri! Pada malam kedua acara “Temu Sastra Internasional” yang kami ganggu dengan sengaja itu, saya dan kawan-kawan perancang surat pernyataan tersebut sebenarnya menunggu diajak konfrontasi argumentasi oleh panitia. Kami menunggu sambil ngebir di warung kopi tepat di depan pintu masuk gedung TBS itu karena konon Goenawan Mohamad sangat tersinggung dengan surat kami itu dan mengklaim kami anti-diskusi. Sampai kami pindah tempat minum ke sebuah café tengah kota, tak ada ajakan yang kami tunggu-tunggu itu datang. Malah, kata seorang kawan yang ikut malam itu dengan panitia acara, mereka minum-minum anggur setelah acara usai di rumah salah seorang seniman tari lokal. So much for a democratic literary discussion.

Apa yang diamati Chavchay sebagai “kegagapan forum” orang-orang TUK di arena sastra “internasional” berbahasa Inggris seperti Ubud Writers and Readers Festival bulan lalu itu cuma membuktikan kadar “internasionalisme” dan “kosmopolitanisme” komunitas yang selalu berpretensi paling radikal selera artistiknya ini. Coba baca kembali apa-apa yang pernah ditulis oleh Nirwan Dewanto dalam media yang ada relasinya dengan TUK tentang sastra Indonesia kontemporer. Klaim-klaim yang dibuat Nirwan Dewanto tentang puisi Indonesia saja, misalnya, sangat mengada-ada, tidak dapat dipertanggungjawabkannya, dan arogan sehingga kalau dibandingkan dengan apa yang dituliskan Chavchay tentang realitas gagap forum internasional TUK justru sangat pantas untuk disebut “super-bego”. Sementara untuk memuji-muji karya sesama anggota TUK seperti yang dilakukannya atas Ayu Utami, Nirwan Dewanto tidak merasa ada persoalan untuk mengatakan bahwa Ayu Utami tidak terlahir dari sejarah sastra Indonesia.

Narsisisme TUK ini akan lebih jelas lagi terlihat dari kutipan di bawah ini yang saya ambil dari sebuah artikel berjudul “The Search for a Silver Lining in Indonesia” di edisi bahasa Inggris majalah Jerman Der Spiegel 23 Desember 2005. Dalam artikel yang juga menyebut-nyebut nama Ayu Utami itu, perhatikanlah kata-kata yang saya italic di bawah:

The Utan Kayu cultural center in Jakarta provides a perfect example of progress, Indonesian style. It was here that the foundation of modern Indonesia was laid not too long ago. In the summer of 1994, when then dictator Suharto ordered three news magazines shut down, journalists and writers bought a group of run-down buildings at Utan Kayu 68 H and opened a publishing house -- in direct defiance of the dictator's edict. A left-leaning political movement soon developed and, in 1998, Utan Kayu became the starting point for the mass demonstrations that led to Suharto's ouster.

Benarkah TUK merupakan tempat di mana fondasi dari Indonesia modern diletakkan? Benarkah TUK merupakan sebuah gerakan politik kiri dan yang menjadi awal-mula dari gerakan reformasi yang menjatuhkan diktator Suharto?

Kalau kita mengatakan bahwa ini terjadi karena kesuperbegoan wartawan Der Spiegel yang buta akan sejarah jatuhnya Suharto, lantas dari mana dia mendapatkan informasinya tersebut? Juga bukankah sebego-begonya seorang wartawan dari sebuah media internasional sekaliber Der Spiegel, dia tetap akan mendasarkan reportasenya itu pada wawancara dengan pihak yang bersangkutan (seperti yang juga tersirat dalam artikelnya itu) dan tidak berdasarkan khayalan semata-mata?

Begitulah ironi politik komunitas sastra di negeri ini. Kenapa semua ini bisa terjadi justru setelah negeri ini terlepas dari cengkraman kediktatoran penguasa militer? Jawab kenapa.

*Saut Situmorang, penyair dan eseis, tinggal di Jogjakarta.


Rumah Dunia - 01 November 2006 - 02:00

Sphere: Related Content