29 April 2002

Menolak sekte sastra

Oleh: Oyos Saroso H.N.

Seperti Ahasveros yang ditolak di setiap pintu, kritik sastra Indonesia berjalan tertatih-tatih mengejar luncuran bola salju yang memenuhi jagad kesusastraan
kita. Kritik sastra Indonesia selalu dicap gagal menafsirkan setiap gerak perkembangan karya sastra.

Jagad sastra Indonesia kemudian justru dengan sejumlah politisasi sastra yang menjurus kepada ’penghinaan terhadap kreativitas’. Persepsi demikian, saya tarik
dari sejumlah perdebatan tentang legimitasi hadiah sastra, perdebatan sastra internet (cyber), perdebatan novel Supernova karya Dewi Lestari, sehingga perdebatan tentang antologi dari Fansuri ke Handayani, yang berbuntut perdebatan panjang itu. Semua
perdebatan hanya melingkar-lingkar kepersoalan lama: stagnasi kritik sastra lama.

Pertanyaan kemudian masih relevankah kita meperbincangkan masih miskinnya kritik di tengah meruyaknya karya? Siapakah kritikus sastra Indonesia yang hingga saat ini konsisten mengawal nilai karya sastra Indonesia? Haruskah kita akan terus menyerahkan tugas pengawalan nilai-nilai puisi, cerpen, dan novel Indonesia hanya kepada para
pemimpin sekte sastra Indonesia.

Sebelumnya, berilah maaf jika saya menggunakan istilah sekte sastra. Itu hanyalah bahasa yang saya petik dari udara untuk memberikan identifikasi bagi kerja sastra yang tidak memerlukan ukuran, tanpa profesionalisme, dan hanya berdasarkan feeling yang sudah tentu sangat subyektif.

Setelah muncul penolakan terhadap sentralitas dengan Taman Ismail Marzuki sebagai simbol tempat dan para penguasa sastra jakarta sebagai obyek yang harus dilawan, saya kira perbincangan tentang sekte-sekte sastra menjadi sangat penting. Alasannya sederhana saja: setelah sekitar lima tahun berlalu, gerakan penolakan terhadap pusat ternyata mandul lantaran kurang amunisi. Selain itu, para penolak puast itu juga ternyata sedang membangun imperium baru sastra.

Itulah salah satu bentuk sekte sastra. Sebagai sekte, tentu saja yang ada adalah penilaian mutlak-mutlakan, pengabdian total, sembari menegasikan pemikiran dan
estetika lain. Perkembangan sekte sastra Indonesia berjalan seiring dengan perjalanan macetnya kritik sastra Indonesia. Setelah kepergian H.B. Jassin, saya kira, tidak memiliki kritikus sastra yang siap menjaga nilai-nilai sastra Indonesia. Bukan saja kritikus yang berwibawa. Selebihnya, karya sastra terus lahir tanpa dikawal kritikus.

Begitulah, ekologi sastra Indonesia tumbuh dan berkembang dalam kelimpahruahan karya,
dengan nol kritik. Dari ekologi sastra yang tak sehat itulah muncul kritik ’kata pengantar antologi’ model tulisannya Budi Darma dan Faruk di kumpulan cerpen
terbaik Kompas. Di tengah kemelimpahruahan karya itu muncul pula para legitimator. Masuk dalam kelas ini adalah Tommy F Awuy, saat mengklaim Supernova sebagai
tantangan baru bagi kritik satra Indonesia (Kompas, 11 Maret 2001). Juga Sutardji Calzoum Bachri yang ’melegitimasi’ penyair wanita Medy Loekito sebagai penyair yang layak diperhitungkan karena ’haiku’-nya.

Juga bagaimana Komunitas Sastra Indonesia (KSI) menggelar acara-acara sastra yang melambungkan nama Wowok Hesti Prabowo. Sialnya, legitimasi acap tidak fair dan obyektif. Legitimasi sastra acap tidak menyentuh ’darah-daging’ karya, tetapi lebih pada persentuhan permukaan. Semua itu terjadi karena ukuran sastra seolah hanya masuk ke keranjang sampah. Yang penting kemudian adalah feeling dan feeling. Dari arus
itulah munculah apa yang dinamakan sekte-sekte sastra.

Sastra Indonesia kemudian dipenuhi barisan sekte. Kategorisasi karya sastra kemudian tidak di dasarkan pada analis ’baku mutu’, tetapi lebih pada feeling para pemimpin sekte. Bayangkan jika seorang penyair besar macam Sutardji Calzoum Bachri melakukan kerja kepenyairan, sekaligus kerja kritik hanya berdasarkan feeling! Bayangkan pula jika seorang redaktur sastra media massa tidak memiliki kapasitas yang baik di
bidang sastra dan menyeleksi yang masuk berdasarkan cita rasanya sendiri. Karena hanya mengandalkan kehebatan pemimpin sekte, jangan heran jika setiap pengiriman sastrawan untuk belajar di lowa ukurannya hanyalah seberapa dekat si sastrawan dengan pemimpin sekte. Begitu juga untuk urusan workshop sastra, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sepintas ini memang persoalan remeh-temeh. Namun, bagi perkembangan sastra Indonesia pada masa depan, fenomena ini jelas membahayakan. Kebanggan adanya pengakuan dari para pemimpin sekte, saya kira berbeda dengan kebanggaan karena mendapat pengakuan dari kritikus sekelas Jassin. Soalnya jelas, meski sering dituduh tanpa ukuran, yang dilakukan jassin adalah murni demi kemajuan sastra Indonesia. Jassin sangat bertanggung jawab terhadap penilaian yang diberikannya.

Ukuran-ukuran sastra Jassin pun jelas, sementara legimitasi yang diberikan oleh pemimpin sekte acap tidak jelas ukurannya. Fenomena sekte-sekte sastra dalam jagad kesusastraan Indonesia hanya meneguhkan asumsi bahwa sastra Indonesia tidak pernah lepas dari mitos dan kontramitos. Siapapun yang bisa menghancurkan mitos, apalagi bisa menundukkan pusat-pusat kekuasaan sastra dan pemimpin sekte sastra, maka dia akan serta menjulang sampai ke ’langit ke tujuh’. Mitos dan kontramitos seolah
menjadi paduan seiring bagi terjadinya perubahan atau revolusi estetika. Amir Hamzah adalah mitos yang kemudian diluruhkan oleh Chairil Anwar. Setelah Chairil menjadi mitos, peluruhan dilakukan secara beramai-ramai oleh generasi sesudahnya: Sutardji
Calzoum Bachri, Abdul Hadi WM, Goenawan Mohamad, dll.

Pada dekade awal 80-an, mitos itupun dibongkar lagi oleh generasi yang lebih muda seperti Afrizal Malna. Begitu kuatnya hegemoni mitos itu, sampai-sampai Afrizal Malna nyaris ’terbantai’ pada masa awal kepenyairannya. Persoalaannya kemudian, penghancuran mitos-mitos kepenyairan saat ini tidak dilakukan dengan dengan senjata kekuatan estetika, tetapi lebih dengan kekuatan lobi. Kritik sastra yang memiliki
panglima sastra tidak segera muncul, kecuali saat peluncuran buku antologi puisi dan cerpen. Kemiskinan kritik sastra obyektif ini melahirkan sejumlah perdebatan yang mungkin tidak perlu karena di luar koridor dan ukuran-ukuran sastra.

Sepanjang dekade itu 1980-an dan 1990-an, kritik sastra nyaris hanya bagai temperasan hujan. Ada beberapa nama yang masih disegani. Misalnya Budi Darma, Sapardi Djoko Damono, Korrie Layun Rampan, faruk, dan Nirwan Dewanto. Namun, sayangnya, dekade itu tidak melahirkan kritikus yang sekelas Jassin. Para kritikus umumnya juga ’berprofesi’ sebagai satrawan, sehingga totalitasnya sebagai kritik masih kurang. Bahkan, kalau angkatan 45, angkatan 66, dan angkatan 70-an memiliki juru bicara, sastra angkatan 1980-an hingga 1990-an nyaris yatim piatu. Dekade itu sastra berjalan tanpa juru bicara, sampai ’lahirlah angkatan satra baru’ yang oleh Korrie Layun Rampan disebut ’Angkatan Sastra 2000’. Nilai-nilai sastra seolah berjalan ’tanpa
pengawalan’, kecuali oleh para pemimpin sekte sastra, para penguasa pusat-pusat kekuasaan sastra, termasuk para penjaga gawang rubrik sastra-budaya media
massa.Bersama ’meledaknya’ sastra koran berapa sastrawan juga menghiasi ruang kritik sastra. Mereka antara lain Afrizal Malna, Radar Panca Dahana, Triyanto Triwikromo, Eko Tunas, Adi Wicaksono, Gus Tf Sakai, Ahmad Nurullah, Jamal D Rahman, Agus R
Sardjono, Cecep Syamsul Hari, Beni R Budiman, Eddy A Effendi, Ahmad Sybhanuddin Alwy, Nurzain Hae, Iwan Gunadi, dan lainnya.Dari kampus ada Melani Budianta, Maman S Mahayana, Nyoman Tusti Eddy, Sunaryono Basuki Ks, dan lain-lain. Fenomena sastra koran inilah yang juga berpengaruh (atau bergandengan tangan) dengan kritik model ’temperasan air hujan’ alias kritik yang benar-benar tidak tuntas.Kenapa? Mungkin, karena sebagian dari para kritikus atau pengulas sastra kita, meminjam istilah Budi Darma, memang hanya memaknai dunia sastra sebagai ’dunia sepintas lalu’. Mereka tak
benar-benar selesai pada saat berbicara tentang sastra dan kritik sastra.

Soalnya kemudian, baik mereka yang mengeluh maupun mereka yang rileks saja mencermati
kritik sastra, sama-sama tidak memberikan formula penyelesaian persoalan. Kritik sastra tetap menjadi ladang tandus, sementara karya sastra tetap bermunculan. Kritikus sastra mati dan gagal mengawal karya sastra. Posisinya kemudian direbut pemimpin sekte sastra, para legitimator, dan penjaga gawang rubrik sastra media massa. Ekologi sastra Indonesia akhirnya menjadi tidak sehat. Di tengah-tengah
meruyaknya penolakan terhadap pusat-pusat kekuasaan kesusastraan, misalnya, justru terjadi pembangunan imperium sastra baru, baik itu yang lewat justifikasi
komunitas sastra maupun komunitas budaya. Mereka sama-sama menerapkan ukuran ambigu: menolak pusat (Dewan kesenian, pusat/lembaga kesenian pemerintah), sementara dirinya sendiri membangun kekuasaan yang tidak mengakomodasi keberagaman. Karya sastra akan
terus bermunculan, kritik sastra akan terus terbirit-birit, dan kita pun akan terus terkejut oleh ’fenomena baru’ dalam bersastra. Kita akan lebih mudah terkejut. Seperti orang terkejut lantaran nun di Bandung sana ternyata ada penyair muda sangat berbakat dan masih duduk di bangku SMA. Atau kita terkejut ketika menyaksikan bagaimana dunia show dan ngerumpi sastra lebih digemari ketimbang membicarakan persoalan sastra secara serius. Kita agaknya harus berani menolak sekte-sekte sastra sembari membangun kemungkinan lahirnya kritik sastra yang memcerdaskan. Memang
kritik sastra belum tentu didengar oleh para sastrawan. Namun, kehadirannya jauh lebih menyehatkan dunia sastra ketimbang kita harus terus menerus
menyerahkan kepada para pemimpin sekte.*

Harian Media Indonesia, 28 April 2002.

Sphere: Related Content